Kategori
REGIONAL

Rp2,1 Miliar Dana Bansos Untuk Bangun Kebun Melon

Rp2,1 Miliar Dana Bansos Untuk Bangun Kebun Melon

Di lansir dari tequila-orendain.com, Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan dua tersangka pada kasus penyalaahgunaan dana Jaring Pengaman Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)Republik Indonesia.

Di kutip dari IDN Poker APK, dua tersangka ini menggunakan dana bansos pemulihan ekonomi dampak pandemik COVID-19 untuk membangun green house pertanian buah melon di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah.

1. Kerugian negara di perkirakan sebesar Rp2,150 miliar

Akibat peyelewengan dana bansos ini, negara mengalami kerugian hingga Rp2,150 miliar. Dana ini merupakan bantuan yang semestinya di gunakan 48 kelompok tani Banyumas.

“Tujuan dana ini kan untuk menciptakan lapangan kerja di masyarakat karena pandemik. Tujuanya untuk pengangguran dan setengah pengangguran sehingga mereka punya pekerjaan dengan modal itu,” kata Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan.

Kemenaker mentransfer dana Rp40 juta kepada setiap kelompok tani. Dana ini langsung di berikan kepada kelompok tani melalui rekening BRI yang di buat khusus untuk masing-masing kelompok.

Namun tersangka kemudian meminta dari setiap kelompok persis pada hari pencairan, awal Desember 2020. Tersangka menunggu ketua kelompok di depan bank. Setelah uang di cairkan, tersangka kemudian meminta uang itu dari ketua kelompok tani.

2. Tersangka janjikan bagikan keuntungan kepada kelompok tani

Dari hasil penyidikan, tersangka menggunakan dana itu untuk membangun green house pembudidayaan tanaman melon. Pembangunan green house di serahkan kepada pihak ketiga.

Green house mulai di bangun bulan Januari 2021. Jika sesuai jadwal, bulan Mei 2021 masuk masa tanam. Namun pembangunan berhenti karena kasus ini terbongkar.

Rencananya, setelah green house jadi, tersangka akan menyerahkan kepada pengelola. Kelompok tani akan di berikan persentase sebesar 40 persen dari keuntungan budidaya melon. Sementara pengelola mendapat bagian 60 persen.

“Yang mengelola bukan kelompok tani, yang mengelola sendiri. Petani di beri keuntungan kalau untung. Iya kalau untung, kalau tidak?” ujar dia.

3. Proses hukum dalam tahap pemberkasan tersangka

Alat bukti Kejaksaan juga belum sampai mengungkap jaringan politik kedua tersangka hingga bisa mencairkan bantuan dari Kemennaker. Sebab, kedua tersangka merupakan tenaga ahli seorang politikus Senayan. Ia menyebut proses pengajuan 48 proposal kelompok tani yang di bidani kedua tersangka hingga di setujui dan cair berlangsung normatif.

“Belum ada ke arah situ, dari pembuktian kami belum ada ke arah situ. Itu harus di buktikan dengan alat bukti,” ucapnya.